Kasus Hukum Korban Pemerkosaan di Jambi

Kasus Hukum Korban Pemerkosaan di Jambi – JAKARTA — Kasus hukum yang membelit W, 15 tahun, korban pemerkosaan yang dihukum 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, dinilai janggal dan banyak dugaan pelanggaran. “Banyak pelanggaran serius dalam proses pemeriksaan perkara ini,” ujar peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, kemarin. Salah satu pelanggaran itu adalah pada pendampingan korban. Menurut Maidina, W baru didampingi oleh penasihat hukum ketika sidang pada 9 Juli lalu. Padahal semestinya pendampingan sudah dilakukan sejak proses awal pemeriksaan di tingkat kepolisian. Maidina bahkan menemukan adanya indikasi pemaksaan dan penyiksaan di tahap penyidikan. “Korban dan ibunya mencabut sebagian keterangan di persidangan.

Mereka mengaku mendapat paksaan oleh penyidik dalam proses penyidikan,” kata dia. Pada 19 Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menyatakan W bersalah karena telah menggugurkan janin yang dikandungnya. W hamil akibat diperkosa oleh AS, kakak kandungnya. Ia terpaksa melakukan aborsi karena didesak oleh AD, ibu W dan AS. Selama persidangan berlangsung, pihak pengadilan telah menahan korban. Padahal, menurut konvensi hak anak, penahanan terhadap anak harusnya menjadi upaya terakhir. Khususnya ketika anak menjadi korban pemerkosaan yang membutuhkan pemulihan trauma fisik dan psikis. Advokat LBH Apik, Veni Siregar, juga melihat adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hukum dalam kasus tersebut. “Penjatuhan pidana pada korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan,” ucap dia. “Bahkan tidak ada pemeriksaan terkait dengan pemerkosaan yang dialaminya.” Seharusnya, kata Veni, hakim berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam aturan tertulis bahwa hakim wajib menggali rasa keadilan guna menjamin putusan yang berkeadilan.