Arsip Kategori: Berita

Media Massa Diingatkan Agar Netral dalam Pemilu

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan media massa harus terus memegang teguh kode etik jurnalistik dalam segala pemberitaan yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Menurut dia, media massa kerap terjebak dengan mengikuti isu di media sosial yang cenderung bernada negatif dan agitatif. “Persoalan semakin pelik saat media arus utama justru mengambil konten dari media sosial yang penuh dengan informasi yang sulit dipertanggungjawabkan,” kata Rudiantara.

“Bahkan media massa terkesan adu cepat dengan media sosial. Ini akan menjadi lingkaran setan.” Hal ini disampaikan Rudiantara dalam acara Pencanangan Gerakan Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas bersama pemimpin redaksi dan wartawan di wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang pada Senin malam lalu.

Acara tersebut juga dihadiri pemerintah daerah, asosiasi media, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, akademikus, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum. Pemerintah, Rudiantara mengimbuhkan, berharap media menyuarakan kebenaran, hal netral, proporsional, serta berpihak kepada masyarakat dan bangsa. Dia menilai media massa seharusnya berpihak pada etika, kepantasan, dan kepentingan bersama.

Pers dinilai bertanggung jawab atas ruang publik yang seharusnya menjamin independensi pelaksanaan Pemilu 2019. Meski demikian, Rudiantara mengatakan, pemerintah tetap tak akan melakukan intervensi terhadap konten pemberitaan media massa. Menurut dia, pemerintah memegang teguh Undang-Undang Pers. “Undang-Undang Pers tidak memiliki peraturan pemerintah maupun peraturan menteri,” kata dia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan keberadaan media massa sangat penting dalam konteks kontrol sosial terhadap pemerintah dan situasi nasional.

Namun, dia menilai, banyak pemberitaan yang dibuat tanpa memiliki fakta yang kuat. Hal ini, menurut dia, yang kerap menjadi sumber penghakiman masyarakat secara sepihak terhadap sosok seseorang atau kelompok tertentu. “Menulislah yang baik, ada faktanya, ada datanya,” kata Ganjar. Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan lembaganya mencatat ada 47 ribu media massa, dengan 43.300 di antaranya adalah media online.

Menurut dia, Dewan Pers hingga kini terus melanjutkan proses verifikasi media massa. Dia menilai sebagian besar media massa tersebut belum memiliki sistem kelola yang profesional dan mengabaikan kode etik jurnalistik. “Banyak media yang dibuat tanpa modal. Sudah seperti home industry,” katanya.

Beberapa media, menurut Yosep, juga tak mampu memberikan upah kepada wartawannya. Hal ini menyebabkan wartawannya mencari penghasilan dari keuangan pemerintah daerah. Hal ini yang dinilai sebagai salah satu penyebab keberpihakan dan ketidakprofesionalan wartawan dalam membuat pemberitaan. “Jangan ada pemerintah daerah yang menyiapkan anggaran untuk media atau wartawan,” kata dia.

Koalisi Jokowi Berkonsultasi dengan KPU

Sembilan sekretaris jenderal partai koalisi pengusung Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum, kemarin. “Kami datang untuk berkonsultasi menyangkut hal teknis dan administratif terkait pendaftaran pemilihan presiden,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani sebelumnya mengatakan, dalam kunjungan tersebut, koalisi Jokowi hendak menunjukkan dokumen administrasi yang telah disiapkan kepada komisioner KPU. “Kami ingin memastikan, ada yang kurang enggak.

Kalau masih kurang, bisa dilengkapi,” ujar Arsul, Senin lalu. Ia berkata bahwa koalisi pendukung Presiden Joko Widodo telah melengkapi semua persyaratan administrasi. Satu-satunya bagian yang masih kosong adalah nama calon wakil presiden. Selain itu, menurut Arsul, para sekretaris jenderal akan memberi tahu komisioner KPU perihal waktu pendaftaran Jokowi dan pasangannya. Ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan bahwa Jokowi mungkin akan mendaftar ke KPU pada Jumat mendatang, yang merupakan hari terakhir pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden. “Mengenai jam berapanya, Presiden yang tahu,” kata dia kemarin. Sebelum mendaftar, Pramono mengimbuhkan, Jokowi akan mengumpulkan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pendukungnya pada Rabu atau Kamis malam.

Setelah pertemuan itu, misteri nama calon wakil presiden Jokowi akan terjawab. “Karena ketua umum dan sekjen partai pendukung harus tanda tangan siapa yang mau didukung.” Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa koalisi pendukung Jokowi yang beranggotakan sembilan partai tetap solid. Ia membantah kabar ihwal adanya partai yang bakal mundur seandainya Jokowi tidak memilih pendamping yang diusulkan. Saat meninjau arena pertandingan cabang olahraga air untuk Asian Games 2018 di Ancol, Jokowi menyebutkan telah mengantongi nama calon pendampingnya. Ia pun menyatakan siap mendaftarkan diri. Namun Jokowi masih merahasiakan waktunya. “Tanggalnya hanya saya yang tahu,” kata Presiden.

PT Pan Brothers Tbk (PBRX) Berencana Membeli Kembali surat Utang

JAKARTA – PT Pan Brothers Tbk (PBRX) berencana membeli kembali surat utang yang ditawarkan pada penawaran dengan jumlah sebesar-besarnya US$ 40juta. Perseroan melalui anak usaha yang berkedudukan di Belanda, PB International BV, mengajukan tender sehubungan dengan surat utang senior 7,625% senilai US$ 200 juta yang jatuh tempo pada 2022. Perseroan meminta kepada penerbit untuk membeli kembali surat utang yang dimilikinya yang akan dibayar dengan uang tunai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Penawaran Tender serta sesuai dengan tata cara yang diumumkan pada SGX-ST (Penawaran). Perusahaan akan melakukan penawaran dengan nilai pokok Surat Utang sekurang-kurangnya US$ 200 ribu untuk setiap Pemegang Surat Utang. Jumlah uang dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) yang dibayarkan untuk setiap kelipatan US$ 1.000 nilai pokok Surat Utang yang dibeli berdasarkan Penawaran akan ditentukan sesuai dengan Modified Dutch Auction Procedure. Sekretaris Perusahaan Iswar Deni mengatakan tujuan dari penawaran ini adalah mengatur secara aktif neraca kewajiban Perseroan dan guna mencapai beban biaya utang yang lebih rendah. “Perusahaan melihat peluang saja, karena ada dana. Jika terealisasi tentu akan memperbaiki struktur biaya dan neraca perusahaan. Apakah ada atau tidak, dan seberapa besarnya kami akan lihat pada 19 Oktober 2018. Kami membuka sampai dengan US$ 40 juta,” kata Iswar kepada Investor Daily, di Jakarta, Senin (10/1).

Adapun dana yang digunakan untuk membeli kembali global bond tersebut berasal dari dana internal. Iswar mengatakan pembelian kembali ini tidak akan mengubah rencana investasi perusahaan. Berdasarkan siaran resmi perusahan Penawaran akan berakhir pada 19 Oktober 2018 pukul 12:00 waktu London dan penentuan harga akan dilakukan tanggal 22 Oktober 2018. Penyelesaian Penawaran diharapkan dapat dilakukan pada atau sebelum 25 Oktober 2018. Sebelumnya perusahaan menyatakan 80% akan digunakan perseroan dan anak usahanya untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Selain itu untuk mempercepat pembayaran utang jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan sisanya dianggarkan perseroan untuk ekspansi dan menunjang kebutuhan pendanaan perseroan dan anak usaha. Dana obligasi ini juga digunakan untuk membayar seluruh fasilitas term loan dari kredit sindikasi seperti, pembayaran seluruh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen dan fasilitas penyelesaian impor dari The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd kepada PT Eco Smart Garment Indonesia (ESGI), seluruh fasilitas perdagangan multiopsi dalam mata uang dolar Amerika Serikat sejumlah US$ 5 juta dan fasilitas kredit bergulir yang juga dalam mata uang dollar Amerika Serikat sebesar US$ 2 juta dari PT Bank ANZ Indonesia kepada ESGI. Wakil Direktur Utama Pan Brothers Anne Patricia Sutanto sebelumnya menyebutkan, Pan Brothers akan menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 10-12 juta untuk pembangunan tahap kedua pabrik garmen.

Pabrik tersebut diperkirakan rampung akhir tahun ini dan mulai beroperasi secara komersial pada awal 2019. Anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) untuk pembangunan pabrik Teodore Pan Garmindo tahap dua mencapai US$ 5 juta dan maintenance capex berkisar US$ 5-7 juta. Pabrik yang berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat, tersebut memiliki kapasitas terpasang enam juta potong (pcs) garmen per tahun. Sementara itu, peningkatan kapasitas akan dilakukan di pabrik eksisting, sehingga kapasitas yang saat ini masih sekitar 90 juta pcs per tahun akan bertambah menjadi 95 juta pcs per tahun. Sedangkan pembangunan dua pabrik tersebut berada di bawah anak usaha PT Eco Smart Garment Indonesia akan ditunda menjadi tahun 2019.

Awalnya, perseroan menargetkan masingmasing rampung pada 2017 dan 2018 untuk kapasitas 21 juta pcs. Adapun total pabrik eksisiting saat ini sebanyak 23 pabrik, termasuk empat pabrik milik Eco Smart dengan utilitas hampir mencapai 100%. Dengan penambahan tersebut, kapasitas terpasang perseroan pada akhir 2019 akan mencapai 117 pcs per tahun. Pendanaan investasi tersebut masih akan menggunakan hasil penawaran umum terbatas (PUT) III yang tersisa sebesar Rp 419,8 miliar. Dari perolehan PUT sebesar Rp 1,01 triliun, sisa dana akan digunakan sebesar Rp 209,8 untuk modal kerja dan Rp 210 miliar untuk melakukan investasi di sektor hulu maupun hilir.

PT Panca Global Kapital Tbk Akuisisi Perusahaan Manufaktur

JAKARTA – PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) mengalokasikan dana senilai Rp 200 miliar untuk membiayai akuisisi perusahaan manufaktur. Hingga kini negosiasi tengah berlangsung dan diharapkan aksi korporasi ini dituntaskan pada semester I-2019. Presiden Direktur Panca Global Kapital Hendra H Kustarjo mengatakan akuisisi ini dilakukan untuk mengembangkan perusahaan ke depan. “Calonnya sudah ada, tapi kan namanya negosiasi mau akuisisi kan butuh waktu. Kami juga tidak mau kan ngambil perusahaan begitu saja, banyak aspek yang harus dilihat,” kata Hendra, Senin (1/10). Perusahaan memutuskan masuk ke sektor manufaktur, untuk mengimbangi bisnis perusahaan yang selama fokus di bidang keuangan. Hendra mengatakan jika sewaktu-waktu bisnis keuangan menurun, perusahaan masih memiliki bisnis di sektor manufaktur yang diharapkan lebih stabil.

Dia mengatakan hingga kini kas perusahaan masih mencukupi untuk membiayai aksi korporasi tersebut. Jika dana akuisisi melebihi angka Rp 200 miliar, perseroan akan menjajaki pinjaman bank terlebih dahulu. Baru kemudian perusahaan membuka opsi right issue untuk melunasi pinjaman tersebut. Namun, opsi rights issue paling cepat direalisasikan pada semester II-2019. “Kalau untuk kebutuhan cepat kan bisa melalui pinjaman bank. Rights issue kan butuh proses,” kata dia. Selain masuk ke sektor riil, dia mengatakan, perusahaan tengah mempelajari untuk masuk ke bisnis fintech dan multifinance. Perusahaan tengah gencar melebarkan bisnisnya saat ini. Panca Global Kapital juga sebelumnya mengubah kegiatan usaha, dari bisnis perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek menjadi perusahaan holding. Perubahan ini membuat perusahan bisa masuk ke bisnis yang lainnya. “Tinggal mana deal yang paling menguntungkan, begitu juga dengan profil risikonya,” kata Sementara itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan kemarin memutuskan penambahan modal dasar menjadi Rp 1,1 triliun dari sebelumnya Rp 283,34 miliar. Dengan perubahan modal tersebut, jumlah saham yang diterbitkan menjadi 11.000.000.000 saham.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk (BCIC) kerja sama dengan investor

JAKARTA – PT Bank J Trust Indonesia Tbk (BCIC) menjajaki kerja sama dengan sejumlah calon investor untuk mendukung pemenuhan ketentuan minimal saham yang beredar di publik (free float) sebesar 7,5%. Adapun pemenuhan free float menjadi syarat utama dicabutnya suspensi saham perseroan. Sekretaris Perusahaan Bank J Trust Indonesia Rudyanto Gunawan menyatakan, pihaknya masih berupaya membuka suspensi saham. Karena itu, perseroan telah berdiskusi dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dijelaskan bahwa suspensi dapat dicabut setelah Bank J Trust Indonesia memiliki investor atau buyer berkomitmen mendukung pemenuhan free float. Berdasarkan itu, perseroan sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah investor. “Belum ada kesepakatan, tapi betul kami ada diskusi dengan sejumlah investor. Namun, karena ini terkait pemenuhan 7,5% saham untuk free float, mungkin akhirnya hanya satu calon investor tapi detilnya perlu melihat keputusan ke depan,” ujar Rudyanto kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (1/10). Sejauh ini, J Trust Co Ltd masih menggenggam 96,18% saham Bank J Trust Indonesia dan J Trust Investment sekitar 1%.

Selain itu terdapat kepemilikan dari investor asal Thailand, yakni Group Lease Holdings Pte Ltd sebanyak 2,81% dan sisanya dimiliki investor secara umum. Selanjutnya, menilik data BEI, sejauh ini saham bank yang dulunya pernah bernama Bank Mutiara itu disuspensi dengan posisi harga saham terakhir Rp 50 per saham. Sementara itu, meninjau keterbukaan informasi di BEI pada 1 Oktober lalu, manajemen Bank J Trust Indonesia menginformasikan rencana penggabungan nilai nominal saham (reverse stock), dan berniat melangsungkan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Kedua aksi korporasi itu diakui manajemen telah mendapat persetujuan shareholders dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 28 Juni 2018. Rudyanto mengungkapkan, pihaknya memutuskan melakukan reverse stock dengan rasio 100.000:1 untuk saham seri A dan B agar dapat mengurangi dan membuat perhitungan saham lebih fleksibel. Adapun dalam keterbukaan informasi yang dipaparkan manajemen Bank J Trust Indonesia, disampaikan bahwa hari perdagangan terakhir nominal saham lama jatuh pada Selasa (2/10). Sedangkan periode pendistribusian saham hasil reverse stock dan masa perdagangan perdana saham Bank J Trust Indonesia dengan nominal yang baru di pasar reguler maupun negoisasi jatuh pada 3 Oktober 2018. Sementara, perdagangan perdana saham perseroan dengan nominal yang baru di pasar tunai akan dimulai pada 8 Oktober mendatang. Adapun pasca reverse stock, Rudyanto memastikan pihaknya ingin menyelesaikan urusan suspensi, sehingga dapat mendukung rencana penambahan modal melalui HMETD. “Kami berharap dapat melangsungkan rights issue atau HMETD sebelum akhir 2018. Dana hasil rights issue itu akan digunakan untuk memperkuat modal dan mendukung ekspansi Bank J Trust Indonesia,” ujar dia.

Bulog Memulai Program Stabilisasi Harga di Daerah

BANDUNG – Perum Bulog menggencarkan stabilisasi harga beras di beberapa daerah, mulai pekan ini. Di Bandung, Kepala Divisi Regional Jawa Barat Bulog, Achmad Ma’mun, mengatakan operasi pasar digelar sejak Selasa lalu. “Serentak dan menyebar di seluruh wilayah,” kata Ma’mun, kemarin. Salah satu daerah yang menjadi target operasi pasar adalah Kota Bandung. Di wilayah ini, Bulog menggelontorkan beras di empat pasar, yakni Pasar Kiaracondong, Kosambi, Sederhana, dan Andir. Ma’mun mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga yang tinggi seperti tahun lalu, operasi pasar dilakukan lebih cepat. Apalagi, kata dia, pada September hingga akhir tahun produksi petani relatif menurun. Kepala Bulog Subdivisi Regional Karawang, Sulais, mengatakan pihaknya sudah menyalurkan 50 ton beras per hari di wilayahnya. “Beras medium kami jual Rp 9.000 per kilogram,” ujar Sulais seperti dikutip Antara. Adapun juru bicara Bulog Divre Lampung, Rafky Ismael, mengatakan pihaknya telah menyalurkan 3.181 ton beras medium hingga bulan ini.

Menurut dia, stok yang tersimpan di gudang Bulog Lampung cukup untuk 10 bulan ke depan. Perintah operasi pasar ke seluruh wilayah Indonesia dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah pusat untuk menjaga harga pangan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pun meminta Perum Bulog untuk menggelontorkan beras tanpa perlu khawatir atas menipisnya cadangan beras pemerintah, yang saat ini mencapai 2 juta ton. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh, mengatakan operasi pasar akan dilakukan secara masif begitu beras impor sudah bisa disalurkan semua. Bulog menargetkan operasi pasar menyalurkan hingga 15 ribu ton beras per hari hingga akhir tahun. “Dalam waktu dekat, kami juga akan menggelar operasi pasar di markas tentara dan polisi, seperti Ramadan lalu,” kata dia. Namun Bulog akan membatasi operasi pasar di wilayah surplus padi seperti Sulawesi Selatan

Operasi Pasar Tak Optimal,Harga Beras Masih Tinggi

JAKARTA – Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh, mengatakan operasi pasar beras belum optimal sehingga harga di tingkat konsumen masih di atas normal. Minimnya pasokan beras untuk operasi pasar membuat upaya stabilisasi harga tersebut tak optimal. “Kami sudah menggelar operasi pasar sejak awal Agustus, tapi memang belum maksimal,” kata dia, kemarin. Dalam rencana operasi pasar, Bulog memasarkan beras kualitas medium sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.450 per kilogram. Namun, kata Tri, volume beras yang disalurkan hanya 1.000–3.000 ton per hari, jauh dari angka yang dipatok dalam rapat koordinasi tingkat menteri awal pekan ini, yaitu 15 ribu ton per hari. Tri mengatakan minimnya pasokan beras untuk operasi pasar juga terjadi lantaran Bulog harus menjaga stok di angka 2 juta ton. Di sisi lain, serapan beras dari petani anjlok dari 10 ribu menjadi 5.000 ton per hari. Walhasil, Bulog menunggu masuknya beras impor.

“Beras impor sudah mulai masuk. Semoga akhir pekan ini bisa disalurkan,” kata Tri. Untuk menjaga kestabilan harga beras, pemerintah memutuskan kuota impor 2 juta ton tahun ini. Hingga 21 Agustus lalu, beras impor yang sudah masuk ke gudang mencapai 1,2 juta ton. Pada akhir Agustus hingga awal September, diperkirakan bakal ada tambahan beras impor yang masuk sebanyak 630 ribu ton. “Saat ini operasi memang masih fokus di Jawa, nanti meluas secara nasional,” kata Tri. Berdasarkan data pada laman www.hargapangan. id, harga beras medium masih melampaui HET. Harga yang sesuai HET cuma terdapat di Nusa Tenggara Barat. Harga beras medium di 33 provinsi berkisar Rp 9.850–14.100 per kilogram. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, mengatakan harga beras naik sejak awal bulan ini. Hal ini, kata dia, biasa terjadi karena pada September– November terjadi kemarau dan potensi gagal panen. “Pemerintah bertindak benar jika memakai beras impor untuk menjaga harga. Jangan seperti tahun lalu, bilangnya surplus tidak tahunya beras langka,” ujar dia. Harga beras mulai naik lantaran pasokan di separuh wilayah produsen seperti Jawa Barat langka di musim kemarau. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Hendy Jatnika, mengatakan, bulan ini, musim tanam 3 jatuh berbarengan dengan musim kemarau. “Produksi sebenarnya normal, tapi memang ada sentimen negatif,” kata dia. Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, mengatakan harga beras bisa saja sesuai dengan yang diharapkan kalau realisasi produksi yang ditargetkan pemerintah benar. “Andalkan impor dan stok Bulog ya bakal susah, karena hanya 10 persen dari total pasar beras nasional,” kata dia. Adapun guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, mengatakan pemerintah seharusnya memiliki data yang baik agar tak muncul kebijakan yang mengundang polemik.

Detail Program 1 Juta Rumah Subsidi untuk Rakyat Bagian 2



Mekanismenya, MBR mendapatkan pinjaman melalui Pihak Perbankan dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Dana FLPP yang sudah disalurkan kepada MBR akan dikembalikan atau diangsur kembali dan akan disalurkan lagi kepada MBR yang lain (revolving fund). Tahun 2018 terdapat 43 Bank Pelaksana KPR Sejahtera FLPP, sehingga masyarakat memperoleh berbagai akses dan kemudahan dalam proses kredit kepemilikan rumah. FLPP dirancang untuk mewujudkan sistem pembiayaan perumahan nasional berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR. Beberapa fitur KPR Sejahtera FLPP diantaranya adalah bunga/marjin 5% fixed, jangka waktu (tenor) hingga 20 tahun, angsuran terjangkau, uang muka ringan, bebas PPN dan sudah termasuk premi asuransi (jiwa, kerugian dan kredit). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima KPR Sejahtera FLPP antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta (rumah tapak) atau Rp 7 juta (rumah susun), belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi pemilikan rumah, dan memiliki KTP, NPWP dan SPT PPh orang pribadi.

Dengan adanya bantuan atau kemudahan pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengangsur rumah. Apabila MBR sudah mempunyai kemampuan untuk mengangsur rumahnya maka akan berdampak pada kemampuan MBR untuk memiliki rumah sendiri. Pada akhirnya, secara umum angka backlog dapat dikurangi dan persoalan perumahan dapat teratasi. Tentu saja keberhasilan Program Satu Juta Rumah ini dapat terwujud bila didukung pula seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perumahan, termasuk kemudahan perijinan dari Pemda dan dukungan penuh terhadap pengembang yang berkomitmen dalam membangun rumah yang berkualitas (layak huni) untuk MBR. Untuk menjamin kualitas bangunan di persyaratkan memiliki dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kementerian PUPR melaksanakan program pembiayaan perumahan untuk MBR agar memiliki rumah yang layak huni melalui KPR Sejahtera FLPP sebagai bagian dari Program Satu Juta Rumah yang telah berjalan sejak tahun 2010. Realisasi penyaluran dana FLPP hingga Juli 2018 sebanyak 532.283 unit atau sekitar Rp 32,36 triliun.

Mengingat hal tersebut, Pemerintah masih terus bekerja keras untuk menjawab backlog kepemilikan rumah khususnya bagi MBR sehingga masih diperlukan upaya untuk mencerdaskan masyarakat dalam informasi mengenai produk maupun proses bisnis pembiayaan perumahan yang difasilitasi oleh Kementerian PUPR. Untuk selanjutnya Kementerian PUPR akan berpartisipasi dalam pameran Indonesia Property Expo 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 30 September 2018. Dalam kegiatan tersebut akan dikemas dalam bentuk disain rumah contoh KPR Bersubsidi skala 1:1 dengan teknologi Risha, pendampingan coaching clinic, talk show, informasi produk dan persyaratan serta berbagai kegiatan lainnya. Diharapkan masyarakat akan lebih memahami mudahnya memperoleh rumah sendiri.

Pembangunan rumah subsidi ini oleh pemerintah sangat di kebut pengerjaannya. Bahkan hingga malam hari pengerjaan masih saja dilakukan. Untuk penerangan proyek pada malam hari menggunakan genset perkins. Hal ini di karenakan harga genset perkins cukup terjangkau dan tersedia banyak varian yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan



Detail Program 1 Juta Rumah Subsidi untuk Rakyat

Rumah merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi bagi setiap orang serta merupakan tempat untuk membentuk watak kepribadian bangsa. Rumah juga salah satu indikator kesejahteraan/kemajuan suatu bangsa.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Rumah merupakan hak konstitusional bagi setiap orang atau warga negara. Pada 2015, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencanangkan Program Satu Juta Rumah, yang merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terbagi menjadi sekitar 60-70 persen ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kisaran 30-40 persen ditujukan untuk non MBR atau komersil. Penyelenggaraan Program Satu Juta Rumah tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda dan pengembang perumahan/swasta serta masyarakat umum, meliputi pembangunan rumah tapak dan rumah susun. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi salah satu garda terdepan dari program tersebut. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kekurangan jumlah rumah atau backlog perumahan. Pada 2015, angka backlog kepemilikan rumah diperkirakan turun menjadi sebesar 11,4 juta rumah tangga dari sebelumnya 13,5 juta rumah tangga pada 2010.

Angka tersebut masih menjadi tantangan bersama dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk kebutuhan tersebut, peran swasta dan masyarakat umum masih dominan dalam penyediaan perumahan, sehingga sebagian peran tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan alternatif pembiayaan perumahan. Dalam menjawab permasalahan dan tantangan tersebut, ditemui beberapa kendala khususnya dalam bidang pembiayaan perumahan, antara lain persoalan Kemampuan Daya Beli MBR (affordability), Aksesbilitas ke Sumber Pembiayaan (accessibility), Ketersediaan Dana Pembiayaan (availability), dan Keberlanjutan Pembiayaan (sustainability). Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah merancang beberapa skema bantuan/kemudahan pembiayaan perumahan untuk MBR, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga/Marjin (SSB/ SSM), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Semua skema pembiayaan tersebut dituangkan ke dalam kebijakan dan strategi pembiayaan perumahan dengan target-target yang sudah ditetapkan selama periode pembangunan jangka menengah (RPJMN 2015- 2019). Khusus FLPP, operasionalisasi pelaksanaan kebijakan skema bantuan tersebut diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum yaitu Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) selaku Executing Agency dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. FLPP merupakan dana bergulir untuk mendukung penerbitan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi MBR, yang dilaksanakan dan disalurkan melalui Bank Pelaksana baik yang dilaksanakan secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Lanjut ke bagian 2

Update Berita Hari Ini

Penyelundupan Kadal ke Jepang Digagalkan

TANGERANG — Petugas Aviation Security Bandara SoekarnoHatta menggagalkan penyelundupan 52 ekor kadal berbagai jenis oleh seorang penumpang berkewarganegaraan Jepang berinisial SM, 77 tahun, di Terminal 3. “Berbagai jenis kadal ini rencananya dibawa ke negara asalnya menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-874 rute Tangerang-Tokyo,” kata Senior Manager of Aviation Security, Tommy Hadi Bawono, kemarin.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Bandara Soekarno-Hatta, Wirokartiko Satyawardana, menjelaskan bahwa puluhan reptil itu jenis kadal gecko, kadal duri, serta kadal panana dan telah disita di Instalasi Karantina Hewan (IKH). Kepada petugas karantina hewan, menurut Wirokartiko, SM mengaku memperoleh reptil tersebut di pasar burung di Bandung, Jawa Barat. “Reptil itu rencananya akan dijual di Jepang,” ucapnya, menirukan ucapan SM. Menurut Tommy, upaya penyelundupan reptil hidup tersebut terungkap dari pemindaian X-ray di Security Check Point (SCP) Terminal 3. “Tampilan barang bawaan pelaku mencurigakan.” Petugas pun membuka koper yang ditenteng SM dan ditemukanlah 52 kadal. Pelaku bersama barang bukti langsung diserahkan ke BBKP Bandara Soekarno-Hatta

Ojek Online akan Kembali Unjuk Rasa

JAKARTA—Para pengemudi ojek berbasis aplikasionlineakan menggelar unjuk rasa hari ini. Ketua Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono, mengatakan sekitar 50 ribu pengemudi akan berdemonstrasi di dua lokasi. “Jam 12.00 WIB kami akan berunjuk rasa di kantor operasional Grab Indonesia, kemudian dilanjutkan ke kantor pusat Grab di gedung Lippo Kuningan,” kata Igun kepada Tempo, kemarin. Igun mengatakan pengemudi ojek online memprotes penurunan tarif oleh Grab Indonesia. Dia mengklaim sebelumnya tarif dasar Rp 1.500, dan saat ini diturunkan menjadi Rp 1.200 per kilometer. “Semenjak pelaksanaan Asian Games, tarif turun lagi,” ujar dia. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, mengatakan persoalan tarif selalu menjadi bahan sengketa antara pengemudi ojek online dan operator aplikasi. “Sebelumnya, pengemudi mendapat banyak order.

Tapi sekarang menurun sehingga pemasukan berkurang,” ujar dia. Budi mengatakan sudah memanggil perwakilan pengemudi ojek online dan berupaya mempertemukannya dengan operator aplikasi. Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan tuntutan pengemudi untuk menaikkan tarif sampai dua kali lipat justru merugikan mereka sendiri. “Kami sudah memikirkan kepentingan mitra pengemudi dan penumpang,” kata dia di Lippo Kuningan, kemarin. Menurut Ridzki, jika tarif dinaikkan, yang paling dirugikan adalah pengemudi karena tidak akan dilirik konsumen.